Pada Kamis, 22 Januari 2026, Presiden Prabowo Subianto menandatangani piagam Board of Peace untuk Gaza bersama Presiden AS Donald Trump di World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss. Langkah bersejarah ini menandai komitmen Indonesia dalam upaya perdamaian internasional di Gaza dan Palestina.
Pertemuan WEF 2026 berlangsung di Davos-Klosters dari tanggal 19-23 Januari, menghadirkan lebih dari 60 kepala negara untuk membahas tantangan global. Penandatanganan Board of Peace menjadi salah satu momentum paling signifikan dalam forum tahun ini.
Prabowo menyatakan, “Saya kira ini kesempatan bersejarah, ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza. Saya sangat berharap, dan Indonesia siap mengambil bagian, siapa pun yang mencari perdamaian di sana dan siapa pun yang ingin membantu rakyat Gaza dan Palestina.”
Artikel ini akan membahas secara lengkap tentang Board of Peace, peran Indonesia di dalamnya, implikasi geopolitik, dan prospek perdamaian Gaza ke depan.
Apa Itu Board of Peace? Badan Internasional Baru untuk Gaza
Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian adalah badan internasional yang dibentuk untuk mengawal stabilisasi dan rehabilitasi pascakonflik di Gaza. Inisiatif ini dipimpin oleh Presiden AS Donald Trump sebagai bagian dari upaya menyelesaikan konflik Israel-Hamas yang telah berlangsung lebih dari dua tahun.
Tugas dan Fungsi Board of Peace
Menteri Luar Negeri Sugiono menjelaskan bahwa Board of Peace merupakan badan internasional yang bertugas untuk memonitor administrasi, stabilisasi, dan upaya-upaya rehabilitasi di Gaza khususnya dan di Palestina.
Fungsi utama Board of Peace meliputi:
Pengawasan Transisi dan Stabilisasi: Board of Peace akan mengawasi proses transisi pemerintahan dan stabilisasi keamanan di Gaza pascakonflik. Badan ini dirancang untuk memastikan bahwa upaya pemulihan berjalan terukur dan berkelanjutan.
Mobilisasi Sumber Daya Kemanusiaan: Board of Peace bertugas mengawasi transisi dan mobilisasi sumber daya untuk rakyat Palestina. Hal ini termasuk memastikan bantuan kemanusiaan mencapai mereka yang membutuhkan.
Rekonstruksi Gaza: Jared Kushner, menantu dan penasihat senior Trump, menjelaskan visi Board untuk rekonstruksi Gaza dengan memperkenalkan zona-zona berbeda untuk mempromosikan “pariwisata pantai” dan kemakmuran ekonomi. Kushner memperkirakan beberapa konstruksi dapat diselesaikan dalam dua hingga tiga tahun ke depan.
Koordinasi Internasional: Board of Peace berfungsi sebagai platform koordinasi antara negara-negara anggota untuk memastikan upaya perdamaian berjalan efektif dan transparan.
Hubungan Board of Peace dengan PBB
Salah satu pertanyaan penting yang muncul adalah apakah Board of Peace akan menggantikan peran PBB di Gaza.
Menlu Sugiono menegaskan, “Tentu saja tidak. Kemarin juga disampaikan bahwa badan ini tidak ditujukan untuk menggantikan PBB. Ini adalah suatu badan internasional yang lahir dari kepedulian untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas, khususnya di Gaza.”
Pemerintah Indonesia memandang Board of Peace sebagai pelengkap, bukan pengganti sistem PBB yang sudah ada. Badan ini lahir dari kesepakatan negara-negara yang memiliki kepedulian khusus terhadap perdamaian Gaza.
Negara-Negara Anggota Board of Peace: Siapa Saja yang Bergabung?
Piagam Board of Peace ditandatangani oleh Indonesia bersama Hungaria, Bahrain, Maroko, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Mesir, Yordania, Kazakhstan, Kosovo, Mongolia, Pakistan, Paraguay, Qatar, Arab Saudi, Turki, Uni Emirat Arab, dan Uzbekistan.
Negara-Negara yang Hadir dalam Penandatanganan
Total ada 20 negara yang menjadi anggota pendiri Board of Peace. Mayoritas berasal dari kawasan Timur Tengah dan negara-negara dengan populasi Muslim mayoritas, namun juga mencakup negara-negara dari Amerika Latin, Eropa Timur, dan Asia Tengah.
Negara-negara Muslim mayoritas yang bergabung:
- Arab Saudi
- Uni Emirat Arab
- Qatar
- Yordania
- Turki
- Mesir
- Pakistan
- Indonesia
- Uzbekistan
- Kazakhstan
Negara-negara lainnya:
- Hungaria (satu-satunya anggota Uni Eropa)
- Argentina
- Paraguay
- Armenia
- Azerbaijan
- Bulgaria
- Kosovo
- Mongolia
- Maroko
- Bahrain
Negara-Negara yang Tidak Ikut Bergabung
Negara-negara besar Eropa seperti Kanada, Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia tidak hadir dalam acara penandatanganan di Davos. Prancis dilaporkan menolak undangan untuk bergabung, begitu juga dengan Jerman menurut laporan media.
Belgia sempat masuk dalam daftar anggota yang dirilis Gedung Putih, namun Wakil Perdana Menteri Belgia Maxime Prevot membantahnya dengan menulis di media sosial: “Belgia TIDAK menandatangani Piagam Board of Peace. Pengumuman ini tidak benar.”
Presiden Rusia Vladimir Putin menerima undangan untuk bergabung, namun tidak ada perwakilan Rusia yang hadir pada acara penandatanganan. Putin menyatakan bahwa Moskow terbuka untuk berkontribusi 1 miliar dolar untuk Board of Peace, namun mengajukan syarat pelepasan aset Rusia yang dibekukan di AS selama pemerintahan Biden.
Israel sendiri tidak diwakili dalam acara penandatanganan, namun kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa ia menerima undangan Trump untuk bergabung dengan Board of Peace.
Mengapa Indonesia Bergabung? Alasan Strategis Prabowo
Keputusan Indonesia untuk bergabung dalam Board of Peace bukan tanpa pertimbangan matang. Ada beberapa alasan strategis di balik langkah Presiden Prabowo ini.
Konsistensi dengan Konstitusi Indonesia
Menlu Sugiono menjelaskan bahwa Indonesia sejak awal konsisten mendukung perdamaian dan stabilitas internasional, khususnya bagi Palestina. Meski proses pembentukan badan ini berlangsung relatif cepat, Presiden Prabowo memutuskan Indonesia untuk menjadi bagian dari Board of Peace setelah mempertimbangkan berbagai aspek strategis.
Indonesia memiliki mandat konstitusional untuk mendukung kemerdekaan bangsa-bangsa yang terjajah, termasuk Palestina. Bergabung dengan Board of Peace dipandang sebagai implementasi konkret dari amanat konstitusi tersebut.
Mengawal Arah Kebijakan Board of Peace
Alasan utama bergabungnya Indonesia adalah agar bisa ikut mengawal arah kebijakan Dewan Perdamaian tetap sejalan dengan tujuan besar, yakni kemerdekaan Palestina dan terwujudnya solusi dua negara.
Indonesia tidak ingin hanya menjadi penonton dalam proses perdamaian Gaza. Dengan menjadi anggota pendiri, Indonesia memiliki posisi untuk memastikan bahwa upaya perdamaian tetap berorientasi pada kedaulatan Palestina.
Langkah Konkret dan Konstruktif
Menlu Sugiono menyatakan bahwa partisipasi Indonesia dalam Board of Peace merepresentasikan langkah strategis, konstruktif, dan konkret dalam mendukung kemerdekaan Palestina dan mencari resolusi jangka pendek untuk konflik di Gaza.
Indonesia ingin berkontribusi secara nyata, bukan hanya melalui diplomasi verbal. Board of Peace memberikan platform untuk tindakan konkret dalam bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi.
Komitmen terhadap Solusi Dua Negara
Menlu Sugiono menegaskan kembali pendirian Indonesia bahwa solusi dua negara yang realistis harus terjadi. “Kemerdekaan Palestina dan penghormatan terhadap kedaulatan Palestina adalah prinsip yang konsisten kami junjung. Board of Peace merepresentasikan alternatif konkret saat ini yang dapat kita harapkan akan membantu mewujudkan aspirasi tersebut.”
Proses Pembentukan Board of Peace: Dari Konsep hingga Penandatanganan
Board of Peace tidak muncul tiba-tiba. Ada proses panjang yang mendahului penandatanganan piagam di Davos.
Pertemuan-Pertemuan Pendahuluan
Penandatanganan Charter Board of Peace merupakan kelanjutan dari proses panjang dialog dan pertemuan sejumlah negara, khususnya negara-negara Islam dan negara dengan penduduk mayoritas Muslim terkait situasi di Palestina.
Indonesia terlibat dalam konsultasi intensif dengan berbagai negara sebelum keputusan final dibuat. Menlu Sugiono mencatat bahwa Indonesia melakukan konsultasi intensif dengan negara-negara Kelompok New York sebelum bergabung dengan Board of Peace. Beberapa negara Arab dan Muslim mayoritas, termasuk Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Turki, juga sepakat untuk berpartisipasi.
Momentum Sharm El Sheikh
Pertemuan-pertemuan tersebut berlanjut hingga pertemuan di Sharm El Sheikh, Mesir, yang menjadi momentum penandatanganan piagam Board of Peace. Pertemuan di Mesir ini menjadi titik balik dimana kesepakatan antar negara mulai mengkristal.
Penandatanganan di Davos
Penandatanganan resmi dilakukan di sela-sela World Economic Forum 2026. Presiden Trump, yang menginisiasi Board menyusul Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803, didampingi oleh Presiden Prabowo dan PM Hungaria Viktor Orban selama prosedur formal.
Reaksi Internasional terhadap Board of Peace
Pembentukan Board of Peace mendapat reaksi beragam dari komunitas internasional.
Dukungan dari Negara-Negara Muslim
Delapan negara Muslim mayoritas mengeluarkan pernyataan bersama menyambut baik Board of Peace. Indonesia mengumumkan berita kepada publik dalam pernyataan bersama dengan sesama negara Muslim mayoritas Turki, Mesir, Yordania, Arab Saudi, Qatar, Pakistan, dan Uni Emirat Arab. Blok negara Muslim ini juga menyatakan dukungan mereka terhadap “upaya perdamaian yang dipimpin oleh Presiden Trump”.
Keraguan dari Eropa
Negara-negara Eropa Barat menunjukkan sikap lebih hati-hati. Presiden Finlandia Alexander Stubb mencatat bahwa Finlandia dan sejumlah negara Eropa lainnya tidak dapat bergabung pada awalnya.
Inggris sebelumnya menyatakan keberatan atas kemungkinan keterlibatan Putin. Prancis dan Jerman dilaporkan menolak undangan bergabung.
Kritik dari Akademisi Indonesia
Tidak semua pihak di Indonesia mendukung keputusan ini. Akademisi dari Jakarta Post mempertanyakan komitmen Indonesia, mengingat dalam pembacaan cermat terhadap Piagam Board of Peace terungkap kelalaian yang mencolok: tidak ada tempat di mana Gaza atau Palestina disebutkan secara eksplisit. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah inisiatif ini benar-benar tentang menangani situasi di Gaza, atau apakah ini mencerminkan ambisi Trump yang lebih luas untuk membentuk “mini Dewan Keamanan PBB” yang mengabaikan dan mendelegitimasi sistem PBB yang ada.
Kritik ini menunjukkan bahwa ada perdebatan dalam negeri mengenai langkah Indonesia bergabung dengan Board of Peace.
Tantangan dan Prospek Board of Peace
Board of Peace menghadapi sejumlah tantangan signifikan dalam implementasinya.
Legitimasi dan Penerimaan Palestina
Perdana Menteri Otoritas Nasional Palestina Mohammed Mustafa menyatakan dalam acara WEF di Davos: “Kami ingin bekerja dengan Board of Peace, dengan dewan eksekutif dan komite, untuk memastikan mereka melakukan bagian mereka. Tetapi kami juga ingin melihat institusi pemerintah kami terus mempersiapkan upaya rekonstruksi.”
Otoritas Palestina menunjukkan kesediaan untuk bekerja sama, namun juga ingin memastikan bahwa institusi pemerintahan Palestina tetap berperan.
Ketidakhadiran Kekuatan Besar Eropa
Tidak bergabungnya negara-negara besar Eropa seperti Jerman, Prancis, dan Inggris bisa menjadi hambatan dalam mobilisasi sumber daya dan legitimasi internasional. Dukungan finansial dan politik dari Eropa sangat penting untuk keberhasilan rekonstruksi Gaza.
Pertanyaan tentang Peran Israel
Meski Netanyahu menyatakan akan bergabung, sebelumnya ia menyatakan kekhawatiran tentang komposisi dewan eksekutif Gaza, termasuk peran Qatar dan Turki. Bagaimana Israel berinteraksi dengan Board of Peace akan sangat menentukan efektivitas badan ini.
Demiliterisasi dan Keamanan
Trump menyampaikan peringatan keras kepada Hamas yang harus melucuti senjata. Mengacu pada Hamas sebagai orang-orang yang “terlahir dengan senapan di tangan mereka,” ia berkata: “Mereka harus menyerahkan senjata mereka, dan jika mereka tidak melakukannya, itu akan menjadi akhir mereka.”
Proses demiliterisasi Gaza akan menjadi salah satu tantangan paling rumit yang dihadapi Board of Peace.
Peluang Kesuksesan
Meski menghadapi tantangan, Board of Peace juga memiliki beberapa faktor yang bisa mendukung kesuksesan:
Dukungan Negara-Negara Kaya Teluk: Keterlibatan Arab Saudi, UEA, dan Qatar membuka akses ke sumber daya finansial besar untuk rekonstruksi.
Momentum Gencatan Senjata: Presiden Prabowo menyatakan bahwa penderitaan rakyat Gaza sudah berkurang secara signifikan. “Jelas, penderitaan rakyat Gaza sudah berkurang, berkurang secara signifikan. Bantuan kemanusiaan mengalir dalam volume besar.”
Platform Koordinasi Konkret: Board of Peace memberikan mekanisme koordinasi yang jelas antar negara, berbeda dengan upaya-upaya sebelumnya yang lebih ad-hoc.
Implikasi untuk Indonesia: Peran dan Tanggung Jawab
Bergabung dengan Board of Peace membawa implikasi signifikan bagi Indonesia, baik dalam konteks regional maupun global.
Peran Diplomatik Indonesia
Indonesia memiliki posisi unik sebagai negara Muslim terbesar di dunia yang tidak terletak di Timur Tengah. Hal ini memberikan Indonesia kredibilitas untuk menjembatani berbagai kepentingan.
Sebagai anggota pendiri, Indonesia diharapkan dapat:
Memastikan Prinsip Non-Intervensi: Indonesia perlu memastikan bahwa Board of Peace tidak menjadi alat intervensi asing yang melanggar kedaulatan Palestina.
Mengadvokasi Solusi Dua Negara: Indonesia harus konsisten memperjuangkan solusi dua negara sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian berkelanjutan.
Koordinasi dengan Negara ASEAN: Indonesia dapat menggunakan platform ASEAN untuk membangun dukungan regional terhadap upaya perdamaian.
Kemungkinan Kontribusi Pasukan
Di dalam negeri, Indonesia mendukung proposal Trump untuk membuat yang disebut International Stabilization Force (ISF) yang akan melakukan demiliterisasi Jalur Gaza. Analis hubungan internasional Muhammad Waffaa Kharisma mendesak Jakarta untuk berpikir dua kali tentang berkontribusi pada ISF, dengan mengutip kekhawatiran atas legitimasinya. “Jika kita mengirim pasukan tanpa legitimasi yang kuat, pasukan Indonesia akan menjadi wajah dari inisiatif yang tidak sah, terutama jika tidak diterima oleh Palestina.”
Pertanyaan tentang pengiriman pasukan ke Gaza menjadi isu sensitif yang memerlukan pertimbangan matang mengenai legitimasi, mandat, dan penerimaan dari pihak Palestina sendiri.
Baca Juga SP3 Eggi Sudjana Usai Temui Jokowi di Solo
FAQ: Pertanyaan Umum tentang Prabowo Resmi Gabung Board of Peace Gaza Davos 2026
Kapan Presiden Prabowo menandatangani piagam Board of Peace?
Presiden Prabowo Subianto menandatangani piagam Board of Peace pada Kamis, 22 Januari 2026, di sela-sela World Economic Forum 2026 di Davos, Swiss. Penandatanganan dilakukan bersama Presiden AS Donald Trump dan pemimpin dari 19 negara lainnya.
Apa tujuan utama Board of Peace?
Board of Peace bertujuan untuk mengawasi stabilisasi, administrasi transisi, dan rehabilitasi pascakonflik di Gaza. Badan ini dibentuk untuk mengawal stabilisasi dan rehabilitasi pascakonflik di Gaza, termasuk memastikan bantuan kemanusiaan mencapai rakyat Palestina dan mengkoordinasikan upaya rekonstruksi.
Berapa negara yang bergabung dengan Board of Peace?
Total 20 negara menjadi anggota pendiri Board of Peace, termasuk Indonesia, Hungaria, Bahrain, Maroko, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Mesir, Yordania, Kazakhstan, Kosovo, Mongolia, Pakistan, Paraguay, Qatar, Arab Saudi, Turki, Uni Emirat Arab, dan Uzbekistan.
Apakah Board of Peace akan menggantikan PBB?
Tidak. Menlu Sugiono menegaskan bahwa Board of Peace tidak ditujukan untuk menggantikan PBB. “Ini adalah suatu badan internasional yang lahir dari kepedulian untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas, khususnya di Gaza.” Board of Peace berfungsi sebagai pelengkap, bukan pengganti sistem PBB.
Mengapa negara-negara Eropa besar tidak bergabung?
Negara-negara seperti Kanada, Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia tidak hadir dalam acara penandatanganan. Laporan media menyebutkan Prancis dan Jerman secara eksplisit menolak undangan. Beberapa negara Eropa mengungkapkan kekhawatiran tentang komposisi anggota dan kemungkinan keterlibatan Rusia.
Apa peran Indonesia dalam Board of Peace?
Indonesia bergabung agar bisa ikut mengawal arah kebijakan Dewan Perdamaian tetap sejalan dengan tujuan besar, yakni kemerdekaan Palestina dan terwujudnya solusi dua negara. Indonesia akan berperan dalam memastikan bahwa upaya perdamaian tetap berorientasi pada kedaulatan Palestina dan prinsip-prinsip internasional.
Bagaimana respons Palestina terhadap Board of Peace?
Perdana Menteri Otoritas Nasional Palestina Mohammed Mustafa menyatakan: “Kami ingin bekerja dengan Board of Peace, dengan dewan eksekutif dan komite, untuk memastikan mereka melakukan bagian mereka.” Otoritas Palestina menunjukkan kesediaan untuk bekerja sama sambil memastikan institusi pemerintahan Palestina tetap berperan dalam proses rekonstruksi.
Langkah Berani Indonesia di Tengah Kompleksitas Geopolitik
Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk menandatangani piagam Board of Peace di Davos merupakan langkah diplomatik berani di tengah lanskap geopolitik yang kompleks. Indonesia memilih untuk terlibat secara aktif dalam upaya perdamaian Gaza, bukan hanya sebagai pengamat.
Poin-Poin Utama:
- Komitmen Konkret: Indonesia menjadi salah satu dari 20 negara pendiri Board of Peace, menunjukkan komitmen nyata terhadap perdamaian Palestina
- Konsistensi Prinsip: Keputusan ini sejalan dengan mandat konstitusional Indonesia untuk mendukung kemerdekaan bangsa-bangsa yang terjajah
- Peran Strategis: Dengan bergabung, Indonesia memposisikan diri untuk mengawal arah kebijakan Board of Peace agar tetap pro-Palestina
- Tantangan Besar: Board of Peace menghadapi tantangan legitimasi, tidak adanya dukungan Eropa besar, dan kompleksitas implementasi di lapangan
- Prospek ke Depan: Keberhasilan Board of Peace akan sangat bergantung pada koordinasi efektif antar anggota, dukungan finansial yang memadai, dan yang terpenting, penerimaan dari rakyat Palestina sendiri
Apakah Board of Peace akan berhasil membawa perdamaian sejati di Gaza? Hanya waktu yang akan menjawab. Yang pasti, Indonesia telah mengambil posisi untuk tidak tinggal diam dalam menghadapi salah satu krisis kemanusiaan paling berkepanjangan di abad ini.
Artikel ini ditulis berdasarkan riset mendalam terhadap berbagai sumber berita internasional dan resmi pemerintah Indonesia. Semua data dan kutipan telah diverifikasi untuk memastikan akurasi informasi.
Sumber Referensi
- Indonesian National Police (INP) – President Prabowo Joins Trump in Davos to Sign Gaza “Board of Peace” Charter
- The Star – Prabowo sees Board of Peace as step towards lasting peace in Palestine
- CNBC – Trump signed his Gaza ‘Board of Peace’ into being
- TIME – Trump Unveils Gaza ‘Board of Peace’ at Davos
- Fox News – President Trump and 17 world leaders sign Board of Peace charter
- Sekretariat Negara RI – Indonesia Tegaskan Komitmen Perdamaian Palestina
- Kompas.com – Menlu Ungkap Alasan Prabowo Bawa Indonesia Gabung Board of Peace
- Liputan6.com – Menlu Sugiono: Dewan Perdamaian Tidak Akan Menggantikan PBB
- Metro TV News – Indonesia Confident Board of Peace Will Not Sideline UN Role
- Jakarta Globe – Indonesia Joins Trump’s Board of Peace for Gaza
- The Jakarta Post – Indonesia and the board of peace: Another unnecessary misstep
- World Economic Forum – Annual Meeting 2026
- Wikipedia – 56th World Economic Forum
