Thaksin Shinawatra Vonis Hingga Jadi Penasihat Investasi
Nama Thaksin Shinawatra kembali jadi sorotan. Bukan karena kasus hukum baru, tapi karena jabatannya yang baru diumumkan sebagai anggota Dewan Penasihat BPI Danantara pada 24 Maret 2025.
Thaksin bukan nama asing dalam daftar politisi kontroversial Asia Tenggara. Ia pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Thailand sebelum akhirnya dikudeta militer pada 2006. Bukan tanpa alasan—Thaksin saat itu tengah diguncang berbagai tuduhan, termasuk penghindaran pajak dan penyalahgunaan kekuasaan.
Setelah dikudeta, ia memilih hidup di pengasingan. Inggris dan Dubai jadi pelariannya selama proses hukum tetap berjalan di negaranya.
Jejak Panjang Masalah Hukum
Karier politik Thaksin mulai runtuh saat ia menjual perusahaan keluarganya, Shin Corp, ke investor Singapura. Nilai transaksi nyaris mencapai dua miliar dolar, tapi diduga tidak dikenai pajak. Tuduhan insider trading bermunculan dan memicu gelombang protes besar di Thailand.
Namun, itu baru permulaan.
Pada 2003, Thaksin menggelar operasi besar-besaran memerangi narkoba. Sayangnya, pendekatan yang digunakan justru menuai kritik keras. Human Rights Watch mencatat dalam tiga bulan pertama, sekitar 2.800 orang tewas tanpa proses hukum. Lebih dari separuh korban ternyata tidak ada kaitannya dengan narkotika.
Tahun 2008, Mahkamah Agung Thailand menjatuhkan vonis dua tahun penjara karena Thaksin terbukti menyalahgunakan kekuasaan untuk membantu istrinya membeli properti milik negara. Namun, vonis itu tak pernah dijalani. Ia tetap berada di luar negeri, dan baru kembali ke Thailand bertahun-tahun kemudian setelah mendapat keringanan hukuman.
Catatan Editor: Deretan Kasus Korpsi Thaksin Shinawatra
Pinjaman, Lotere, dan Bisnis Keluarga
Skandal lain datang dari kasus pinjaman Exim Bank Thailand kepada Myanmar. Pengadilan menemukan bahwa Thaksin memerintahkan bank tersebut untuk memperlancar pinjaman. Imbalannya? Pemerintah Myanmar membeli produk dari Shin Satellite, perusahaan milik keluarganya.
Kasus ini merugikan negara sebesar 400 juta baht dan menghasilkan vonis tiga tahun penjara.
Lalu pada 2019, Thaksin Shinawatra kembali divonis dalam kasus skema lotere. Ia dianggap mempercepat peluncuran program lotere tanpa regulasi memadai, yang akhirnya merugikan negara hingga 1,6 miliar baht.
Meski total vonis penjara mencapai delapan tahun, Thaksin hanya menjalani sebagian kecilnya. Pada 2023, ia mendapat pengurangan hukuman menjadi satu tahun, kemudian menjalani enam bulan perawatan di rumah sakit sebelum dibebaskan secara bersyarat.
Masuk ke Danantara, Publik Bertanya
Kini, Thaksin Shinawatra duduk sebagai penasihat di lembaga strategis Indonesia: BPI Danantara. Badan ini dibentuk untuk mengelola investasi jangka panjang negara, dan baru saja merilis struktur resminya yang melibatkan sejumlah tokoh nasional dan internasional.
Nama-nama seperti Ray Dalio dan Jeffrey Sachs juga masuk ke jajaran Dewan Penasihat. Namun, penunjukan Thaksin tetap menuai pertanyaan. Mengingat rekam jejak hukum dan politiknya yang tidak sederhana, publik mempertanyakan pertimbangan di balik keputusan ini.
CEO Danantara, Rosan Roeslani, mengatakan proses seleksi dilakukan secara ketat. Namun, hingga kini belum ada pernyataan resmi terkait alasan spesifik masuknya Thaksin ke jajaran penasihat.
Reputasi Itu Bukan Hiasan
Indonesia sedang membangun citra baru lewat Danantara. Tapi langkah memilih penasihat seharusnya mempertimbangkan lebih dari sekadar pengalaman internasional. Reputasi yang dibawa seorang tokoh bisa memengaruhi persepsi dan kepercayaan publik, baik di dalam maupun luar negeri.
Kasus Thaksin Shinawatra bukan hal sepele. Ini bukan tentang siapa yang punya CV terpanjang, tapi siapa yang membawa integritas dalam setiap keputusan.
Kalau lembaga strategis justru diisi oleh nama-nama yang bermasalah di masa lalu, maka pertanyaannya bukan lagi soal kompetensi, tapi soal pesan apa yang sedang coba disampaikan kepada rakyat.
Karena dalam urusan investasi negara, kepercayaan adalah aset paling mahal.
Simak Informasi Terkini! Kunjungi: 99refb.xyz
