Golkar Sebut 8 Tokoh Parpol Berpotensi Jadi Wapres, Putusan di Prabowo


Ringkasan Cepat:

  • Waketum Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut delapan nama dari lingkungan partai politik, dari Puan Maharani hingga AHY.
  • Golkar tidak mengajukan figur tertentu dan menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo Subianto.
  • MPR menjadwalkan sidang paripurna pemilihan wapres pada 2 Desember 2026.

Jakarta, 14 November 2026 — Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut delapan tokoh partai politik yang berpotensi menjadi wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka, dengan keputusan sepenuhnya di tangan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan itu muncul dua hari setelah Gibran mundur dan menjelang sidang MPR pada 2 Desember 2026.

Siapa Saja Delapan Nama yang Disebut Golkar?

Golkar Sebut 8 Tokoh Parpol Berpotensi Jadi Wapres, Putusan di Prabowo

Menurut Tribunnews, Doli menyebut Puan Maharani, Bahlil Lahadalia, Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, Ahmad Muzani, Muhaimin Iskandar, Zulkifli Hasan, dan AHY. Sinar Harapan mencatat nama-nama itu berasal dari Golkar, PDIP, Gerindra, PKB, PAN, dan Demokrat.

NamaPartaiKeterangan
Puan MaharaniPDIPKetua DPR RI, Ketua DPP PDIP
Bahlil LahadaliaGolkarKetua Umum Golkar, Menteri ESDM
Sufmi Dasco AhmadGerindraWakil Ketua DPR RI
SugionoGerindraTokoh Gerindra
Ahmad MuzaniGerindraKetua MPR RI
Muhaimin IskandarPKBKetua Umum PKB, Menko Pemberdayaan Masyarakat
Zulkifli HasanPANKetua Umum PAN
AHYDemokratKetua Umum Demokrat

Doli menegaskan daftar ini bukan usulan resmi. Menurut laporan IDN Times, ia menyebut ada delapan nama dari lingkungan partai politik yang bisa menjadi bahan pertimbangan Presiden.

Golkar: Keputusan Sepenuhnya di Tangan Prabowo

Golkar Sebut 8 Tokoh Parpol Berpotensi Jadi Wapres, Putusan di Prabowo

Golkar menyatakan akan mendukung siapa pun yang dipilih Prabowo. Doli meyakini pilihan Presiden akan menjadi, dalam kata-katanya, “keputusan terbaik untuk kepentingan bangsa, negara dan rakyat Indonesia”, seperti dikutip IDN Times.

Tribunnews melaporkan Doli juga memberi sejumlah kriteria. Calon harus memenuhi syarat hukum dan tidak punya persoalan hukum yang bisa mengganggu jalannya pemerintahan. Ia juga perlu cocok dengan Prabowo dalam visi, misi, cara berpikir, dan kebijakan.

Golkar tidak mempersoalkan bila calon berasal dari partai koalisi, nonkoalisi, atau nonpartai. Bagi partai ini, posisi tersebut tentu bukan sekadar basa-basi. Bahlil, ketua umumnya, masuk daftar, dan kepemimpinannya di partai sempat menuai sorotan internal sejak awal 2025, menurut laporan REFB99 kala itu.

Mengapa Kursi Wapres Kosong?

Golkar Sebut 8 Tokoh Parpol Berpotensi Jadi Wapres, Putusan di Prabowo

Gibran Rakabuming Raka menyatakan berhenti sebagai wakil presiden di Istana Merdeka, Kamis (12/11/2026). Dalam pernyataan resminya, seperti dirangkum TribunWow, ia menekankan pengunduran dirinya tidak berkaitan dengan isu ijazah. JPNN melaporkan Gibran tidak mengungkap alasan lain.

Polemik ijazah memang sudah berjalan sebelumnya. Menurut JPNN, Mahkamah Agung lewat putusan nomor 742/K/TUN/2026 menyatakan batal demi hukum surat keterangan penyetaraan SMA Gibran untuk syarat pencalonan. Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi dalam putusan 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tidak menerima permohonan diskualifikasi Gibran.

Pada awal November, Doli sempat mendorong para pimpinan partai segera membahas persoalan itu. Pertemuan elite, katanya saat itu, tidak bisa dibiarkan menunggu.

Bagaimana Aturan Pengisian Kursi Wapres?

Golkar Sebut 8 Tokoh Parpol Berpotensi Jadi Wapres, Putusan di Prabowo

Mekanismenya mengikuti UUD 1945: Presiden mengusulkan dua calon, lalu MPR memilih satu di sidang paripurna. Ketua MPR Ahmad Muzani menegaskan, menurut REQnews, kedua calon tidak harus berasal dari partai koalisi. MPR akan memverifikasi dokumen dan persyaratan sebelum pemungutan suara.

Rapat gabungan MPR pada Jumat (13/11/2026) menetapkan sidang paripurna pada Rabu, 2 Desember 2026. Harian Jogja mencatat agendanya mencakup pemilihan, pengesahan, dan pelantikan. Antara juga melaporkan jadwal yang sama.

Dengan demikian, delapan nama dari Golkar masih sebatas figur potensial. Belum ada yang menjadi kandidat resmi.

Reaksi Partai Lain

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, menurut detik, menyebut Prabowo akan membahas kandidat dengan partai koalisi selama sepekan. Presiden belum mengumumkan nama. Zulhas membuka peluang kandidat dari Gerindra, sementara PAN tidak mengajukan kader sendiri.

Fraksi PKS di MPR, lewat Tifatul Sembiring seperti dikutip JPNN, menyoroti kelengkapan ijazah kandidat. Pernyataan itu menunjukkan polemik dokumen pendidikan belum sepenuhnya reda.

Konsolidasi koalisi memang bukan topik baru. Prabowo sudah menawarkan koalisi permanen kepada partai-partai KIM pada Februari 2025, dan kini koalisi itu diuji lewat pilihan wakil presiden.

Kronologi Peristiwa

WaktuKejadianSumber
2 Nov 2026Doli mendorong ketum parpol segera membahas polemik putusan MA-MK soal GibranRepublika
12 Nov 2026Gibran berhenti sebagai wakil presiden di Istana MerdekaIDN Times, TribunWow
13 Nov 2026Rapat gabungan MPR menetapkan paripurna pemilihan wapres 2 DesemberAntara, Harian Jogja
14 Nov 2026Doli menyebut delapan nama potensial, keputusan diserahkan ke PrabowoCNN Indonesia, Tribunnews
2 Des 2026Jadwal sidang paripurna MPRAntara

Apa Selanjutnya?

Langkah berikutnya ada di Istana. Prabowo harus mengusulkan dua nama ke MPR. Sejumlah media melaporkan MPR meminta usulan itu masuk dalam 14 hari. JPNN memuat laporan itu, dan angka tersebut sebaiknya dicek ulang saat surat resmi MPR dipublikasikan.

Setelah nama masuk, MPR akan memverifikasi persyaratan kedua calon. Hasilnya diputuskan dalam paripurna 2 Desember. Sampai Presiden bicara, daftar delapan nama itu hanya peta bacaan politik dari salah satu partai koalisi.


Artikel ini disusun Redaksi REFB99 berdasarkan pemberitaan CNN Indonesia, Tribunnews, detik, IDN Times, Antara, Harian Jogja, Republika, dan JPNN.